Ekonomi Indonesia dan Prinsip Jemaah

Oleh Siti Nurhalimah

Disadari atau tidak, saat ini Indonesia sedang mengalami kondisi ekonomi yang cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak. Nilai tukar dolar telah mencapai level Rp 14.000 per dolar AS, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 6,14 persen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di bursa saham dinyatakan loss hampir mencapai Rp 1 triliun dan hingga kini belum diketahui penanggung jawab terjadinya loss tersebut. Kabar terakhir, sekitar 54 saham di bursa efek Indonesia melemah dan 257 stagnan. (Bisnis Indonesia)

Berita-berita mencengangkan ini cukup menguatkan asumsi bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih, kemerosotan kurs nilai mata uang rupiah tahun ini merupakan kemerosotan terburuk setelah krisis moneter (krismon) tahun 1998.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, apabila harga dolar menyentuh angka Rp 15.000 per dolar AS. Tentu akan berdampak besar. Boleh jadi sejumlah bank akan mengalami collapse, banyak perusahaan swasta akan gulung tikar, puluhan ribu pegawai akan di-PHK. Dalam kondisi ini maka ancaman yang lebih serius bisa saja terjadi. Yang jelas, jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada upaya pencegahan maka bukan tidak mungkin hal-hal yang tidak diharapkan bisa terjadi di tahun 2015.

Perbaikan Ekonomi

Berbagai upaya perbaikan ekonomi telah dilakukan, baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat.

Pertama, swasembada pangan. Utamanya adalah; daging, ikan, sayur, buah, susu (daisabusu) – meminjam bahasa Ir Aris Muftie (Ketua Absindo) -, beras dan rempah-rempah. Khusus untuk pangan yang bisa dihasilkan di dalam negeri, negara tidak harus mengimpor. Setidaknya, upaya ini dapat mengurangi jumlah impor yang tinggi.

Kedua, menyetop pinjaman luar negeri. Jika kondisi memaksa negara untuk melakukan pinjaman uang maka akan lebih baik meminjam kepada para pengusaha dalam negeri atau para elite politik dermawan. Sebab, di tengah kenaikan nilai tukar dolar AS yang meningkat tajam, pinjaman luar negeri hanya akan memberburuk keadaan.

Ketiga, pengarus-utamaan wirausaha. Pemerintah mesti memberikan dukungan kepada para wirausaha untuk tetap selalu berdaya, dengan pelatihan gratis, misalnya. Pemerintah juga mesti memberikan perhatian pada para pengangguran agar bisa produktif. Sebab, sumber Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar adalah dari masyarakat. Ada adagium yang menyatakan bahwa ‘jika masyarakat berdaya maka negara berjaya’.

Keempat, menghemat pengeluaran negara. Pemerintah mesti membuat kebijakan agar para pejabat tinggi negara menghemat pengeluaran belanja negara. Misalnya, untuk kunjungan luar negri, studi banding, konsumsi rapat, dan acara-acara lain sebagainya yang menjadi tugas pejabat tinggi negara mesti lebih mempertimbangkan penghematan dana.

Kelima, mengkampanyekan gerakan cinta produk dalam negri. Masyarakat harus membantu negara dengan mencintai, mengonsumsi dan lebih mengutamakan membeli produk dalam negeri. Artinya, selama produk yang dibutuhkan mampu dibuat oleh bangsa sendiri maka masyarakat mesti menahan diri untuk tidak membeli produk dari luar. Bukankah jika produk luar lebih dipilih oleh masyarakatnya sendiri maka produk dalam negeri akan tergilas persaingan pasar?

Akhirnya, para pengusaha lokal pun bisa gulung tikar. Implikasinya, pengangguran di Indonesia akan semakin meningkat. Jika jumlah penganguran meningkat tentu yang dirugikan bukan hanya orang yang bersangkutan, namun juga akan menambah beban negara di kemudian hari. Untuk itu, di tengah trend suatu negara senang menjadikan negara lain sebagai target pasar, mencintai produk dalam negeri menjadi hal penting.

Prinsip Jemaah

Dari kelima upaya ini, akan lebih baik jika dilakukan dengan ‘prinsip jemaah’. Jemaah adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjuk kumpulan atau rombongan orang-orang yang beribadah. Istilah ini tidak asing bagi kaum muslim. Yakni, tatkala umat muslim berbondong-bondong ke masjid ketika adzan berkumandang maka dapat dikatakan itulah suatu jemaah. Jemaah solat subuh, misalnya, diartikan sebagai solat subuh secara bersama-sama.

Penerapan prinsip jemaah dalam konteks ekonomi Indonesia tentu menjadi penting, mengingat program pemerintah dan gerak masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama. Bagaimanapun usaha memperbaiki ekonomi negara akan sia-sia jika ternyata program yang disusun pemerintah tidak dibantu oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya.

Di samping itu, prinsip jemaah juga mampu mengkonstruksi pola fikir yang disiplin. Sebab, jika satu orang telat sebentar saja, maka akan mengganggu konsentrasi jemaah lain. Demikian pula dalam konteks kenegaraan. Jika ada satu kalangan saja yang lalai menjalankan tugasnya, maka kalangan lainnya akan merasa terganggu sehingga bisa jadi aktivitas dibatalkan atau dijalankan namun dengan segala keterbatasan.

Oleh karena itu, peran jemaah sangat dibutuhkan untuk membentuk pola gerakan yang kompak antara pemerintah dan masyarakat. Semoga dengan kekuatan jemaah, keterpurukan ekonomi tahun ini menjadi ajang untuk membenahi ekonomi negara sehingga menjadi lebih baik, bahkan bisa mengalahkan ekonomi Negara China dan Amerika. Wallahu a’lam bi al-shawab. ***

Penulis adalah mahasiswi perbankan syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan (Stebank) Islam Mr.Sjafruddin Prawiranegara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *